Prosedur Perkara Prodeo

PELAYANAN PERKARA PRODEO

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, bahwa :

1. PERKARA DENGAN PEMBEBASAN BIAYA (Melalui DIPA)
   1. Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara dengan pembebasan biaya, kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar’iyah.
   2. Permohonan berperkara dengan pembebasan biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/kepala desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.

1. Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tatacara permohonan pembebasan biaya perkara melalui DIPA meliputi :

2. Petugas meja informasi mengarahkan pemohon kepada panitera.
3. Panitera memeriksa persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara dan meminta informasi ketersediaan anggaran DIPA kepada sekretaris.
4. Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan anggaran biaya perkara dalam DIPA.
5. Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan pembebasan biaya perkara;
6. Ketua pengadilan berdasarkan pertimbangan dari panitera menerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara apabila permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, ketua menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya perkara dan perkara diproses sebagaimana proses berperkara dengan biaya.
7. Kasir menerima penetapan ketua tentang pembebasan biaya perkara dan menginput data para pihak, menginput nominal panjar biaya perkara sejumlah nihil (Rp0,00) dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara, serta memberi nomor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui menu jurnal.
8. Kasir mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh kasir serta penggugat/pemohon.
9. Kasir menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara kepada penggugat/ pemohon untuk diserahkan kepada petugas Meja II.
10. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) menguji dan menerbitkan perintah pembayaran pembebasan biaya perkara secara bertahap (rill cost) kepada bendahara pengeluaran sesuai dengan peraturan menteri keuangan.
11. Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana tercantum dalam surat keterangan sekretaris kepada kasir.
12. Kasir menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat keterangan sekretaris dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
13. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keterangan sekretaris (biaya kurang), maka berdasarkan instrumen ketua majelis, sekretaris dapat menerbitkan surat keterangan untuk menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.
14. Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka hakim ketua menjatuhkan putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara prodeo.

1. PERKARA DENGAN PEMBEBASAN BIAYA (Non DIPA)

Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tatacara permohonan pembebasan biaya perkara secara prodeo mengenai :

1. Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar’iyah.
2. Permohonan berperkara secara prodeo dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/kepala desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
3. Petugas meja informasi mengarahkan pemohon kepada meja I
4. Petugas meja I (kasir) membuat SKUM sejumlah Rp0,00 dan menyerahkannya kepada pemohon/penggugat.
5. Pemohon/penggugat menyerahkan surat permohonan/gugatan dan SKUM kepada kasir untuk dicatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP.
6. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat permohonan/ gugatan serta SKUM kepada pemohon/penggugat yang telah diberi nomor perkara.
7. Petugas Meja II mencatat data perkara dalam buku register permohonan/gugatan melalui SIPP menggunakan form register yang telah ditetapkan dan disahkan Ditjen Badilag tertangal 19 Mei 2016.
8. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan melalui panitera.
9. Ketua membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) melalui SIPP.
10. Ketua menyerahkan berkas kepada panitera untuk penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti.
11. Panitera membuat penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti melalui SIPP.
12. Panitera menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
13. Ketua Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang (PHS) melalui SIPP.
14. Jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak.
15. Majelis hakim memeriksa alasan prodeo pada saat sidang pertama dalam sidang insidentil sebelum memeriksa pokok perkara dengan memberi kesempatan kepada termohon/ tergugat untuk memberikan tanggapan.
16. Majelis hakim menjatuhkan putusan sela tentang permohonan prodeo dikabulkan atau ditolak.
17. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat /pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela.
18. Jika tidak dipenuhi maka gugatan /permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Tingkat Pertama

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.(2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
2. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
3. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
4. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
5. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Rincian Biaya Perkara Prodeo yang Dibebankan kepada Negara

1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

3. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
4. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

1. Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
2. Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
3. Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
4. Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
5. Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
7. Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
8. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

1. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
2. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
3. Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.

Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.